Anies Baswedan resmi jadi Anggota Kehormatan Ormas Gerakan Rakyat pada 17 Desember 2025. Pengamat menilai ormas ini bisa jadi kendaraan politik Anies menuju Pilpres 2029, meski ia membantah tujuan elektoral.
Dalam keterangannya, Anies menegaskan bahwa keanggotaannya di Gerakan Rakyat bukanlah awal dari perjalanan politik elektoral menuju Pilpres 2029. Ia menyatakan bahwa pembahasan soal kendaraan politik terlalu awal, sementara fokus utama ormas saat ini adalah pemberdayaan sosial dan pendidikan politik masyarakat.
“Itu masih terlalu jauh. Saat ini, saya lebih fokus pada kegiatan sosial dan pendidikan,” ujar Anies ketika menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan ormas menjadi parpol pengusungnya di Pilpres 2029.
Anies juga menyampaikan harapannya agar Gerakan Rakyat bisa menjadi ruang diskusi dan wadah pertukaran gagasan yang bermanfaat bagi publik luas.
Sejumlah pengamat politik menilai dinamika ini layak diperhatikan secara serius dalam konteks politik nasional. Salah satunya, Adi Prayitno, seorang pengamat politik yang aktif memberikan analisis terkait pergerakan aliansi politik setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidential threshold.
Adi menyatakan bahwa struktur ormas yang kini diasosiasikan dengan jaringan relawan Anies bisa menjadi titik awal transformasi menjadi organisasi politik yang lebih formal.
“Putusan MK ini memberikan peluang bagi tokoh‑tokoh populer yang punya kapasitas tapi kesulitan mendapat tiket partai besar. Kini mereka punya peluang lewat partai baru yang lolos verifikasi,” ujar Adi Prayitno dalam penilaiannya mengenai potensi Gerakan Rakyat menjadi kendaraan politik di masa depan, terutama setelah perubahan aturan ambang batas pencalonan presiden.
Pandangan Adi ini menunjukkan kemungkinan strategis di balik langkah Anies dan relawannya, yang memanfaatkan momentum perubahan aturan politik di Indonesia.
Setelah kontestasi Pilpres 2024, Anies memang belum berafiliasi dengan partai politik mana pun sebagai kendaraan utama dalam arena nasional. Hal ini berbeda dengan sejumlah tokoh lain yang memiliki dukungan struktural partai sejak awal kontestasi.
Langkah lewat ormas seperti Gerakan Rakyat dinilai oleh sejumlah analis sebagai strategi alternatif untuk menjaga relevansi di kancah politik nasional, sambil membangun basis dukungan grassroots yang lebih luas.
Walaupun Gerakan Rakyat tengah fokus pada kegiatan sosial dan pendidikan politik, ketidakpastian mengenai transformasi menjadi partai politik tetap menjadi topik perdebatan. Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, bahkan menyatakan bahwa keputusan strategis, termasuk kemungkinan menjadi parpol resmi, akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Kerja Nasional pada Januari 2026.
Transformasi ormas menjadi partai politik bukanlah proses sederhana. Tantangan struktural, administrasi, hingga legitimasi publik menjadi faktor kunci agar organisasi tersebut bisa efektif berperan sebagai kendaraan politik formal di masa yang akan datang.
Penetapan Anies Baswedan sebagai Anggota Kehormatan Ormas Gerakan Rakyat pada Desember 2025 bukan sekadar acara simbolis, melainkan bagian dari dinamika politik yang lebih luas. Meskipun Anies sendiri menolak anggapan bahwa ini adalah langkah awal menuju Pilpres 2029, pandangan pengamat seperti Adi Prayitno menunjukkan potensi strategis yang menarik untuk dicermati. Perkembangan selanjutnya, terutama keputusan ormas soal arah politik formal, akan menjadi sorotan utama para pengamat dan publik menjelang pemilu lima tahun mendatang.
