ERKAEL.com - JAKARTA --- Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengajak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk melihat langsung kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Gibran meminta para mahasiswa menilai sendiri apakah IKN layak disebut sebagai “kota hantu” atau justru menunjukkan perkembangan signifikan sebagai calon pusat pemerintahan baru.
Ajakan tersebut disampaikan Gibran saat menggelar diskusi bersama perwakilan mahasiswa dari 10 universitas, yang dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke kawasan IKN. Momen diskusi itu diunggah melalui akun Instagram resmi Gibran, @gibran_rakabuming, pada Kamis (25/12/2025).
“Nanti teman-teman akan berkunjung ke beberapa lokasi, dan silakan dinilai sendiri apakah itu kota hantu atau bukan,” ujar Gibran dalam diskusi tersebut.
Mahasiswa yang terlibat berasal dari sejumlah perguruan tinggi ternama, antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), serta Universitas Nahdlatul Ulama (UNU).
Pernyataan Gibran tersebut dinilai sebagai respons terhadap berbagai kritik dan narasi publik yang belakangan menyebut IKN sebagai proyek ambisius yang belum berpenghuni dan minim aktivitas. Istilah “kota hantu” kerap muncul di media sosial dan ruang diskusi publik, terutama karena belum masifnya pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan penduduk ke kawasan tersebut.
Dengan mengundang mahasiswa, Gibran menegaskan pentingnya penilaian berbasis fakta lapangan, bukan sekadar asumsi atau potongan informasi di media sosial. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok kritis yang dapat melihat pembangunan secara objektif.
Sejumlah pengamat menilai pendekatan ini sebagai langkah komunikasi publik yang bertujuan membangun narasi alternatif mengenai IKN, sekaligus membuka ruang dialog dengan generasi muda yang selama ini cukup vokal terhadap proyek pemindahan ibu kota.
Gibran Berencana Berkantor di IKN pada 2026
Selain kunjungan mahasiswa, pemerintah juga menegaskan komitmen keberlanjutan pembangunan IKN. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka direncanakan mulai berkantor di IKN pada 2026.
Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat memberikan paparan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (12/12/2025). Basuki menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada capaian pembangunan fase pertama yang hampir sepenuhnya rampung.
“Itu sudah sekitar 97 persen. Akhir tahun ini selesai semua karena hanya tinggal masjid dan kantor wakil presiden, itu sudah akan selesai semua,” kata Basuki.
Basuki menambahkan, sebagian besar infrastruktur utama di kawasan inti pemerintahan telah memasuki tahap akhir pengerjaan, termasuk jalan utama, gedung perkantoran, dan fasilitas pendukung pemerintahan.
Fasilitas Pendukung Hampir Rampung
Tak hanya kantor Wakil Presiden, pembangunan fasilitas pendukung seperti sekolah, pasar, dan layanan publik dasar juga ditargetkan selesai pada Desember 2025. Penyelesaian fasilitas ini dinilai krusial untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan kehidupan sosial di IKN.
Menurut Otorita IKN, keberadaan fasilitas pendidikan dan ekonomi menjadi syarat penting agar kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi negara, tetapi juga berkembang sebagai kota yang hidup dan berkelanjutan.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyatakan bahwa pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan infrastruktur, aparatur negara, dan ekosistem pendukung lainnya.
Dinamika Pro-Kontra IKN
Proyek IKN sejak awal memang menuai pro dan kontra. Pendukung menilai pemindahan ibu kota sebagai langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Sementara itu, kritik muncul terkait biaya, urgensi, hingga dampak lingkungan.
Kunjungan mahasiswa ke IKN diharapkan dapat menjadi bagian dari proses evaluasi publik yang lebih rasional. Dengan melihat langsung progres pembangunan, mahasiswa diharapkan mampu menyampaikan penilaian berbasis data dan pengalaman lapangan.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa IKN bukan proyek jangka pendek, melainkan proyek lintas generasi yang manfaatnya baru akan terasa dalam jangka panjang.
