AKARTA, ERKAEL NEWS --- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran baru tidak akan terganggu meskipun penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak dilakukan melalui seremoni besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Dalam pernyataannya, Purbaya menekankan bahwa substansi anggaran lebih penting daripada ritual seremonial semata, dan ia mendukung pengurangan atau penghapusan acara formalitas tersebut demi alasan efisiensi belanja negara.
“Kan itu hanya seremonial, kalau kita mesti irit, kita irit,” tegas Purbaya kepada awak media dengan nada lugas, menyoroti kebutuhan untuk menghemat pengeluaran negara.
Tanpa Seremoni, namun Eksekusi Tetap Jalan
Meskipun seremoni DIPA tidak diselenggarakan secara besar, Purbaya memastikan bahwa proses administrasi anggaran tetap berjalan lancar sesuai koridor hukum dan prosedur yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga telah memiliki landasan hukum dan kewenangan yang cukup untuk mulai mengeksekusi program mereka segera setelah tahun anggaran baru dimulai, tanpa harus menunggu acara simbolis penyerahan DIPA.
Purbaya juga memastikan bahwa tidak ada gangguan terhadap jalannya APBN 2026 meskipun struktur pengadaan seremonial dikurangi. “Enggak (terganggu), DIPA berjalan. Tapi proses DIPA sudah berjalan, kementerian sudah bisa menjalankan program sesuai DIPA-nya itu,” tambahnya.
Efisiensi sebagai Prioritas
Pernyataan ini menjadi bagian dari pesan yang lebih luas dari pemerintah mengenai pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati. Dengan fokus pada efisiensi anggaran dan pengurangan pemborosan belanja negara, Purbaya menegaskan bahwa penghematan tidak hanya pada seremonial, tetapi juga pada semua lini yang tidak memberikan nilai tambah nyata bagi publik.
Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan menata ulang prioritas belanja negara menghadapi tantangan ekonomi domestik dan global. Menkeu terus menegaskan pentingnya penggunaan APBN secara efektif dan tepat sasaran, terutama di masa ketidakpastian ekonomi.
Sejumlah pejabat kementerian dan lembaga yang dihubungi menyatakan dukungan terhadap sikap pemerintah tersebut. Mereka menyatakan bahwa operasionalisasi anggaran tetap berjalan sesuai jadwal, dan aparatur di masing-masing instansi telah bersiap untuk mengeksekusi program kerja tanpa menunggu seremoni formal.
“Saya yakin penyerahan DIPA secara digital maupun administratif yang sudah berlangsung sudah cukup sebagai dasar kami untuk bekerja,” ujar salah satu pejabat kementerian yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Keputusan untuk meniadakan seremonial besar ini sekaligus mengirimkan sinyal kepada publik bahwa pemerintah memprioritaskan efisiensi dan penggunaan dana publik secara langsung untuk belanja program, bukan untuk acara protokol yang bersifat simbolis.
Dalam situasi ekonomi global yang penuh tantangan, langkah ini diapresiasi oleh sebagian kalangan pengamat sebagai bentuk kedisiplinan fiskal yang patut diapresiasi. Namun, sejumlah pihak juga mengingatkan bahwa komunikasi publik harus tetap kuat agar masyarakat memahami esensi kebijakan ini dan dampaknya terhadap layanan publik.
Seiring berjalannya tahun anggaran baru, publik dan pengamat ekonomi akan terus mencermati bagaimana strategi efisiensi ini berdampak pada pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk pemulihan ekonomi di tengah tantangan global yang terus berkembang.
