ERKAEL.com - JAKARTA --- Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajaran elite PDI Perjuangan menyatakan mempertimbangkan akan menempuh jalur hukum setelah nama mereka diseret dalam tuduhan sebagai dalang isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini menandai memanasnya konflik politik di awal 2026, di tengah transisi pasca-pergantian pemerintahan.
Partai Demokrat melalui Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) telah melayangkan somasi kepada sebuah akun TikTok berinisial SWBP yang menuding SBY berada di balik penyebaran isu ijazah palsu Jokowi. Somasi itu menuntut penghapusan konten dan klarifikasi dalam tenggat waktu tertentu.
Andi Arief menyampaikan bahwa tuduhan tersebut telah melampaui batas. “Fitnahnya sangat masif, seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi. Ini tentu sangat mengganggu. Jika tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY mengambil langkah hukum, diawali dengan somasi,” ujarnya.
Sikap serupa disampaikan PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng itu menolak tuduhan kolusi politik yang menyeret Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan menyatakan tengah membahas opsi hukum untuk merespons tudingan tersebut.
Dari PDIP, Deddy Sitorus menegaskan isu ijazah bukan ranah politik. “Masalah ijazah itu urusan hukum dan etika, bukan politik. Sangat wajar dan pantas jika pihak yang menuduh dibawa ke ranah hukum agar terang benderang dan menimbulkan efek jera,” katanya.
Sementara itu Guntur Romli menambahkan, PDIP juga tengah membahas langkah hukum karena mengalami tudingan serupa.
Isu ijazah palsu Jokowi kembali mengemuka pada akhir 2025 melalui sejumlah video dan unggahan viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar, SBY dan Megawati disebut-sebut sebagai pihak yang menggerakkan isu tersebut. Partai Demokrat menyebut telah menemukan pola penyebaran oleh akun-akun yang berulang, sementara PDIP menilai tuduhan itu merugikan nama baik partai dan tokohnya.
Kader senior Demokrat, Andi Arief, yang membantah keterlibatan SBY dan menilai tudingan itu sebagai fitnah.
Ketua BHPP Demokrat menyebut somasi telah dikirim sebagai ultimatum awal, dengan tuntutan penghapusan konten yang dinilai mencemarkan nama baik. Sejumlah pengamat menilai langkah hukum ini sebagai upaya menghentikan eskalasi narasi hoaks di ruang publik sekaligus menguji ketegasan penegakan hukum terhadap disinformasi politik.
Di sisi lain, PDIP menyatakan dukungan terhadap langkah Demokrat dan menolak anggapan bahwa partai tersebut menjadi satu-satunya pihak yang harus menanggung tudingan.
Menurut beberapa pengamat menilai Pertarungan hukum ini berpotensi memengaruhi peta relasi politik nasional, termasuk menguji independensi aparat penegak hukum di era pemerintahan baru. Analis memperkirakan proses hukum, jika berlanjut dapat memberi efek jera bagi penyebar hoaks politik.
Sementara itu, Jokowi memilih tidak menanggapi polemik dan tetap fokus pada agenda transisi serta pembangunan. Publik di berbagai daerah, termasuk Makassar, memantau ketat perkembangan kasus ini karena dinilai berpotensi memicu ketegangan politik yang lebih luas.
