Ada satu kalimat Dahlan Iskan yang menghantam pelan tapi dalam:
“Bersih itu baik, bersih dan membersihkan bisa jadi salah.”
Kalimat ini bukan puitis belaka. Ini ringkasan tragedi Nadiem Makarim.
Kasus Nadiem bukan sekadar perkara hukum. Ini benturan dua dunia: dunia lama yang nyaman dengan prosedur usang, dan dunia baru yang obsesif pada efisiensi, data, dan kecepatan. Yang satu hidup dari kebiasaan. Yang lain hidup dari perubahan. Tebak siapa yang lebih banyak musuhnya.
Nadiem Bukan Produk Kekuasaan, Tapi Produk Masalah
Sejak awal, Nadiem bukan tipe pejabat. Ia teknopreneur. Ia lahir dari lubang-lubang sistem: ojek yang tercecer, jalanan macet, waktu yang terbuang, dan negara yang lamban. Go-Jek bukan bisnis gaya hidup. Ia solusi darurat yang kebetulan jadi raksasa.
Logika ini ia bawa ke Kemendikbud.
Masalahnya: birokrasi tidak dibangun untuk solusi darurat.
Ia dibangun untuk prosedur, rapat, stempel, dan “sudah dari dulu begitu”.
Ketika Chromebook dipilih, persoalannya bukan sekadar merek atau spesifikasi. Ini memutus mata rantai lama: vendor lama, sistem lama, kebiasaan lama, dan kita jujur saja kenikmatan lama.
Di titik inilah konflik dimulai.
Tidak Ada Uang, Tapi Ada Dosa Sosial: Merusak Kenyamanan
Mari kita pakai kacamata skeptis, bukan fanboyisme.
Dalam eksepsinya, Nadiem:
- Tidak menerima uang
- Tidak mengambil keputusan sendirian
- Memiliki dasar kajian
- Memiliki pendapat hukum
- Ditetapkan tersangka sebelum diaudit
Lalu pertanyaannya:
Kalau semua proses itu benar demikian, apa sebenarnya yang sedang dicari?
Jawaban yang paling masuk akal dan juga paling pahit adalah ini:
"bukan korupsi, tapi pembangkangan terhadap sistem lama".
Dalam banyak kasus di Indonesia, korupsi bukan sekadar soal uang. Ia soal siapa yang kehilangan akses. Siapa yang tersingkir. Siapa yang tak lagi kebagian “KUE EMPUK”.
Dan di sini Nadiem bersalah secara sosial:
- Membawa anak muda
- Tidak basa-basi
- Tidak rajin silaturahmi struktural
- Terlalu fokus kerja
- Terlalu cepat berubah
Dalam budaya birokrasi kita, itu bukan efisien. Itu sombong.
Dan seperti kata Dahlan Iskan dengan sinis tapi jujur:
"sombong memang tidak melanggar hukum kecuali di Indonesia".
Audit Setelah Tersangka: Logika Terbalik yang Berbahaya
Bagian paling problematik dari perkara ini adalah urutannya.
Audit kerugian negara datang setelah status tersangka.
Secara manajemen risiko dan good governance, ini anomali.
Secara logika hukum, ini alarm.
Jika praktik seperti ini dinormalisasi, maka setiap pejabat reformis punya risiko yang sama:
ditetapkan dulu, dicari kesalahannya belakangan.
Ini bukan penegakan hukum. Ini penegakan ketertiban versi status quo.
Ini Bukan Soal Membela Nadiem, Ini Soal Masa Depan
Opini ini bukan ajakan mengultuskan Nadiem.
Ini peringatan dingin:
Jika inovasi selalu dicurigai,
jika perubahan selalu dianggap ancaman,
jika membersihkan sistem dianggap kejahatan,
Maka jangan heran:
- Talenta terbaik enggan masuk pemerintahan
- Birokrasi tetap medioker
- Dan kita terus menyalahkan “SDM” sambil mematikan orang-orang yang mencoba memperbaikinya.
Nadiem bisa saja salah. Pengadilan akan membuktikan.
Tapi jangan bodohi diri sendiri:
Kasus ini lebih besar dari satu orang.
Ini soal apakah negara ini siap berubah,
atau hanya berani menghukum orang yang mencoba mengubahnya.
Dan di titik itu, tulisan Dahlan Iskan bukan pembelaan.
Ia adalah cermin yang sayangnya, tidak semua orang berani bercermin lama-lama.
(Oleh : Ramli Kalao Lao)
Disclamer: "Artikel ini merupakan opini penulis berdasarkan informasi yang tersedia untuk publik. Pandangan yang disampaikan tidak mewakili sikap redaksi dan tidak dimaksudkan sebagai putusan hukum. Pembaca diharapkan menyikapi isi tulisan secara kritis sesuai ketentuan hukum yang berlaku".
