EEKAEL.com - JAKARTA --- Penampilan spesial stand-up comedy Pandji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea yang tayang di Netflix sejak 27 Desember 2025 memicu perdebatan publik. Salah satu materi dalam pertunjukan tersebut, yakni candaan yang menyinggung ekspresi wajah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ramai diperbincangkan dan menuai pro-kontra di media sosial pada awal Januari 2026.
Mens Rea merupakan rekaman puncak tur Pandji yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Agustus 2025. Setelah dirilis di Netflix, tayangan tersebut langsung menempati peringkat pertama dalam daftar Top 10 Netflix Indonesia dan menjadi perbincangan luas di ruang digital.
Sorotan publik tertuju pada salah satu segmen ketika Pandji melontarkan candaan yang menyebut Gibran tampak “ngantuk”, disertai imitasi ekspresi wajah. Di dalam pertunjukan, candaan tersebut disambut tawa penonton. Namun, setelah cuplikannya tersebar luas di media sosial, respons publik menjadi terbelah.
Sebagian warganet menilai materi tersebut sebagai bentuk satire politik yang masih berada dalam koridor kebebasan berekspresi. Namun, pihak lain mengkritiknya sebagai tindakan body shaming atau penghinaan fisik. Musisi sekaligus dokter bedah plastik, Tompi, turut menyuarakan kritik dengan menyebut bahwa kondisi mata Gibran secara medis dikenal sebagai ptosis dan tidak semestinya dijadikan bahan olok-olok.
Di tengah polemik tersebut, muncul pula kekhawatiran bahwa Pandji berpotensi dijerat pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Mahfud MD: Tidak Bisa Dipidana
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan pandangan hukum terkait polemik ini. Dalam sejumlah pernyataan yang disampaikan melalui podcast dan wawancara media pada 6–7 Januari 2026, Mahfud menegaskan bahwa materi komedi Pandji tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Menurut Mahfud, candaan tersebut disampaikan dalam konteks satire dan pertunjukan seni, sehingga dilindungi oleh prinsip kebebasan berekspresi.
“Secara hukum, khusus kasus Pandji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Itu satire, bagian dari ekspresi seni,” kata Mahfud.
Ia juga menekankan asas non-retroaktif dalam hukum pidana. Mahfud menjelaskan bahwa pertunjukan Mens Rea direkam dan disampaikan sebelum KUHP baru diberlakukan, sehingga ketentuan pidana dalam regulasi baru tersebut tidak bisa diterapkan secara surut.
“Kalaupun ada yang mempersoalkan, aturan pidana tidak boleh berlaku mundur. Jadi tenang saja,” ujar Mahfud, seraya menambahkan bahwa ia siap memberikan pembelaan apabila kasus tersebut dipaksakan ke ranah hukum.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons polemik tersebut dengan sikap santai. Dalam salah satu unggahan di media sosial, Gibran membagikan video kunjungan kerjanya dengan menggunakan lagu Pandji sebagai latar musik. Langkah itu dinilai sebagian publik sebagai respons humoris sekaligus upaya meredam ketegangan.
Sementara itu, Pandji Pragiwaksono menegaskan bahwa materi dalam Mens Rea tidak dimaksudkan sebagai serangan personal. Ia menyebut stand-up comedy sebagai medium refleksi sosial dan politik yang kerap menggunakan hiperbola dan ironi untuk memancing diskusi publik.
Perdebatan Batas Satire dan Etika
Kasus ini kembali membuka perdebatan mengenai batas antara kritik, satire, dan etika dalam ruang publik, khususnya ketika menyangkut pejabat negara. Di sisi lain, polemik ini juga menjadi ujian awal bagi implementasi KUHP baru, terutama terkait pasal-pasal yang menyentuh isu kebebasan berekspresi.
Sejumlah pengamat menilai pernyataan Mahfud MD memberikan penegasan penting bahwa hukum pidana tidak seharusnya digunakan untuk membungkam kritik atau ekspresi seni yang disampaikan dalam konteks yang sah.
Hingga kini, polemik Mens Rea masih menjadi bahan diskusi publik, mencerminkan dinamika demokrasi dan sensitivitas masyarakat terhadap isu kritik politik di era digital.
#mahfudmd #PandjiPragiwaksono#PandjiPragiwaksono
